Pemalang, Jumat (21 Maret 2025) - Program 100 Hari Kerja Bupati Pemalang kembali diwarnai aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Kesetiakawanan Sosial di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Pemalang, Jumat (21 Maret 2025). Massa aksi yang dipimpin Koordinator Andi Rahmat dan Sekretaris Hamu Fauzi, serta diikuti Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyuarakan dugaan pungutan infaq di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama yang sempat viral beberapa waktu lalu di sosial media.
Aksi massa tersebut berujung audien di dalam kantor Inspektorat bersama perwakilan Pemerintah Daerah. Hadir dalam diskusi tersebut Inspektur Inspektorat Edi Susilo Temu Raharjo, S.T., Kepala Baznas Agus Nurkholis, Kepala Kesbangpol Bagus Sutopo, S.STP., M.AP., Kepala Satuan Pol PP Drs. Ahmad Hidayat, M.M., serta Kepala Diskominfo, Joko Ngatmo.
Perwakilan Mahasiswa PMII menekankan bahwa surat edaran Baznas terkait pengumpulan infaq harus dikritisi dan masyarakat belum mendapatkan keadilan. Mereka menyoroti potensi penyalahgunaan dana yang dikumpulkan tanpa kejelasan mekanisme akuntabilitasnya.
Selain isu pungutan liar Infaq, audien juga menyorot pengondisian penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, serta berbagai program yang dinilai lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan pembangunan nyata di Pemalang.
Koordinator aksi, Andi Rahmat, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Pemalang yang masih tertinggal. "Kami berharap Pemkab Pemalang transparansi dalam pengelolaan dan publik harus dijaga agar tidak terjadi praktik pungli yang merugikan masyarakat," tegas Andi.
Kepala Kesbanglol Bagus Sutopo menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola di Pemalang harus dilakukan dengan langkah yang sistematis dan tidak hanya mengandalkan aksi demonstrasi.
"Kita harus bekerja sama dengan pendekatan yang terstruktur. Diskusi seperti ini penting, untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik kedepan," ujar Bagus Sutopo.
Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh aliansi. Andi Rahmat menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret, maka aksi turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar akan tetap dilakukan.
Audiensi diakhiri dengan kesepakatan untuk menyusun forum diskusi lebih lanjut guna membahas langkah konkret dalam pemberantasan pungli. Namun perwakilan dari Aliansi menegaskan mereka tetap mengawal isu ini hingga ada kejelasan. Pungkasnya
Pewarta : Mujihartono
Redaksi : MitraTribrataNews.my.id
0 Komentar