Jakarta, Kamis (10 April 2025) - Rencana pemotongan 10 persen bagi Driver ojek online (Ojol) yang menjadi mitra aplikator, yang sedang digerakkan oleh Komisi V DPR RI, menimbulkan kecemasan di kalangan pengusaha aplikator, Driver Ojol, dan pelaku UMKM. Ketua Umum (Ketum) Aliansi Masyarakat Pemerhati Transportasi Online (AMTRON), Putra Anggoro, menyatakan bahwa Kementrian Perhubungan (Kemenhub) harus berhati-hati dan memperhitungkan dampak secara signifikan terhadap keputusan tersebut.
"Pemotongan 10 persen untuk Driver Ojol sangat memberatkan bagi perusahaan aplikator dan akan merusak ekosistem Ojol secara keseluruhan," ujar Putra. "Pemerintah harus memikirkan keberlangsungan pengusaha aplikator yang telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat."
Putra menjelaskan bahwa selama ini Driver Ojol telah menikmati kebijakan aplikator dalam bentuk promo yang bisa menguntungkan mereka. Jika pemotongan 10 persen diberlakukan, hal itu akan berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan aplikator dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
"Kalau perusahaan aplikator gulung tikar, kemudian karyawan terkena PHK, Driver Ojol juga kehilangan mata pencaharian di tengah ekonomi nasional sedang merosot dan ketersediaan lapangan kerja yang minim," tegas Putra. "Siapa yang mau bertanggung jawab atas nasib masyarakat jika hal itu terjadi?"
Selain itu, Putra juga menekankan bahwa pelaku usaha UMKM juga akan terkena dampak negatif dari kebijakan tersebut. Saat ini, banyak pelaku UMKM yang menjual dagangannya melalui aplikasi Ojol dan menikmati berbagai program promo dan diskon yang ditawarkan oleh aplikator. Pemotongan 10 persen akan berdampak pada pengurangan program marketing yang berujung pada penurunan minat konsumen dan merugikan ekosistem Ojol secara keseluruhan.
"Padahal pendapatan Driver bukan hanya dari tarif tapi juga dari komponen-komponen seperti insentif, biaya pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan permintaan pasar," kata Putra. "Semua itu kan butuh biaya untuk pengelolaan aplikasinya."
Sebagai solusi, Putra menyarankan kepada Pemerintah agar memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk para mitra Driver Ojol tanpa harus memotong biaya 10 persen sewa aplikasi. "Dengan cara ini, aplikator tidak dirugikan, sementara mitra Driver juga tetap memperoleh kesejahteraan," ujar Putra.
Redaksi: MitraTribrataNews.my.id
Pewarta: R.A
0 Komentar