Tulang Bawang, Rabu (16 April 2025) - Kasus kematian Hendrik, pasien RSUD Menggala yang diduga terjadi akibat lambatnya aktivasi BPJS Kesehatan, menimbulkan keprihatinan dan pertanyaan besar mengenai proses aktivasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang. Keluarga almarhum Hendrik menuding lambatnya aktivasi BPJS menyebabkan Hendrik meninggal dunia dalam keadaan kritis setelah dipindahkan dari ruang ICU ke ruangan rawat inap.
Ketua DPD LBH PKR Joni Senajaya menemui Wakil Bupati Tulang Bawang, Hamka, untuk berkoordinasi terkait kasus ini. Joni menilai bahwa pemerintah terkesan menyepelekan dan menghambat masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan verifikasi BPJS gratis.
"Apabila persyaratannya lengkap berkasnya sudah tidak ada hambatan maka BPJS yang sudah memenuhi syarat atau lengkap seharusnya sudah bisa langsung aktif atau di gunakan," tegas Hamka. "Contohnya saya meminta Andika ke kantor BPJS nyatanya langsung aktif pada hari itu juga. Kalau berkasnya dinyatakan lengkap, surat keterangan tidak mampunya ada, seharusnya langsung diproses dan diaktifkan. Kemarin buktinya langsung aktif."
Namun, fakta di lapangan berbeda. Keluarga pasien Hendrik mengatakan bahwa proses pendaftaran BPJS kesehatan di dinas kesehatan yang ditangani Bu Elsi menjelaskan bahwa aktivasi BPJS harus berdasarkan prosedur dari pusat dan dilakukan setiap awal bulan. "Prosedur proses pendaftaran BPJS harus berdasarkan prosedurnya dari pusat untuk mengaktifkan BPJS setiap awal bulan," jelas Elsi. "Bukan langsung diaktifkan sekarang karena pihak dinas cuma melakukan verifikasi aja sesuai aturan pemerintah pusat."
Pihak RSUD Tulang Bawang juga memberikan alasan yang tidak jelas dan diduga membodohi keluarga pasien. "Jika memang BPJS-nya sesuai aturan tidak bisa diajukan lagi aturan BPJS kalau sudah lewat 3x 24 jam maka nya kita pindahkan pasien dari ICU ke ruangan rawat inap untuk meringankan biaya jika harus dibayar pakai umum sementara untuk sekarang sudah mencapai Rp 9 juta lebih yang harus dibayar," ungkap Kas Manajer RSUD.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan efisiensi pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang. Keluarga almarhum Hendrik menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang terkait atas kematian Hendrik. Mereka juga mengharapkan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kasus yang sama di masa depan.
Redaksi : MitraTribrataNews.my.id
Pewarta: Humas/ANDR
0 Komentar