Semarang, 22 April 2025 — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, menyatakan akan memanggil manajemen Grab Indonesia terkait polemik layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.
Program ini dinilai menimbulkan keresahan di kalangan pengemudi ojek online (ojol) karena dianggap diskriminatif dan merugikan sebagian mitra driver.
"Kami akan panggil manajemen Grab. Ini sudah melampaui batas keresahan biasa," kata Noel kepada awak media di Semarang, Selasa (22/4/2025).
Noel memastikan pemanggilan akan dilakukan segera setelah kunjungan kerja yang sedang ia jalani. Ia juga membuka ruang bagi para driver ojol untuk menyampaikan aduan secara resmi ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Laporkan saja ke kami. Kalau butuh jalur komunikasi, kami akan buka dengan aplikator," tambahnya.
Noel mengkritik kurangnya kepekaan manajemen Grab terhadap gelombang penolakan dari para mitra pengemudi. Ia bahkan mencurigai munculnya layanan ini sebagai bentuk ketidakpuasan pihak aplikator terhadap kewajiban pemberian Bantuan Hari Raya (BHR) untuk mitra driver pada Lebaran 2025.
"Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Ini patut dicurigai. Seharusnya peka, bukan malah membuat kegaduhan," tegasnya.
Noel mendesak agar layanan GrabBike Hemat segera dicabut, tanpa perlu alasan tambahan yang justru memperkeruh suasana.
"Ketika ada resistensi dan penolakan luas, segera cabut. Jangan pakai argumentasi lain. Kami tidak ingin ada kegaduhan," ujarnya.
Serikat Driver Ojol Desak Penghapusan GrabBike Hemat
Penolakan terhadap layanan GrabBike Hemat juga disuarakan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).
Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai skema GrabBike Hemat bersifat diskriminatif karena hanya menguntungkan driver yang terdaftar dalam program, sementara pengemudi lain menjadi kesulitan mendapatkan orderan.
"Skema ini membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan. Ini jelas tidak adil," ujar Lily.
Gelombang demonstrasi menolak layanan GrabBike Hemat telah terjadi di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, hingga Kupang.
Selain itu, SPAI juga menyoroti tambahan potongan biaya yang dikenakan kepada driver, mencapai Rp 20.000 untuk 10 orderan atau lebih. Biaya tersebut dinilai semakin membebani pengemudi di tengah potongan reguler dan biaya operasional lain seperti bahan bakar, pulsa, hingga cicilan kendaraan.
Grab Indonesia Beri Klarifikasi
Menanggapi polemik ini, Director Mobility & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti, menegaskan bahwa Grab menghargai hak mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Tyas menjelaskan bahwa Program Akses Hemat bersifat opsional, tidak wajib diikuti, dan dapat dibatalkan kapan saja tanpa dikenakan biaya.
"Program ini diluncurkan untuk memberikan pilihan tambahan kepada mitra pengemudi, dan ketentuan biaya telah diinformasikan sejak pendaftaran," jelas Tyas.
Ia menambahkan, Grab akan terus mengevaluasi dan melakukan penyesuaian terhadap program ini berdasarkan masukan dari para mitra.
Pewarta: Rizky Andrian
0 Komentar