Demak, Jawa Tengah -24 Mei 2025, banjir rob kembali menenggelamkan wilayah Sayung, Kabupaten Demak. Rumah-rumah terendam, akses jalan lumpuh, anak-anak tak bisa bersekolah, dan ribuan warga kembali terjebak dalam lingkaran bencana yang terus berulang—tanpa solusi.
Namun yang paling menyakitkan bukan hanya air laut yang masuk ke rumah warga. Yang lebih memilukan adalah diamnya pemimpin. Bupati Demak dan Gubernur Jawa Tengah memilih bungkam. Tidak ada kunjungan. Tidak ada langkah darurat. Tidak ada empati.
Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah kegagalan negara. Ketika masyarakat berteriak minta tolong, pejabat publik yang seharusnya hadir justru menghilang di balik meja dan protokoler. Di mana tanggung jawab moral dan politik mereka?
Bupati Demak telah gagal menunjukkan kepemimpinan. Gubernur Jawa Tengah abai atas penderitaan rakyatnya. Bertahun-tahun Sayung dilanda rob, dan selama itu pula pemerintah hanya datang membawa kamera dan janji-janji basi. Tidak ada rencana jangka panjang. Tidak ada pembangunan tanggul permanen. Tidak ada program relokasi berbasis hak asasi manusia. Yang ada hanyalah pembiaran yang sistematis.
Kami menyatakan dengan tegas:
1. Bupati Demak harus bertanggung jawab atas keterlambatan dan ketidakhadiran penanganan darurat di Sayung.
2. Gubernur Jawa Tengah wajib turun langsung ke wilayah terdampak, mendengarkan warga, dan menghentikan budaya birokrasi yang lamban dan tak berempati.
3. Pemerintah pusat harus mengevaluasi total kebijakan penanggulangan banjir rob yang terbukti tidak berpihak pada rakyat kecil.
Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, media, dan lembaga kemanusiaan untuk tidak diam. Ini saatnya bersuara. Ini saatnya menuntut keadilan bagi warga Sayung yang telah terlalu lama ditenggelamkan oleh banjir—dan oleh ketidakpedulian.
Bencana boleh datang dari alam, tapi penderitaan ini datang dari kelalaian manusia. Dan kelalaian itu memiliki nama dan jabatan.
Pewarta : AM
0 Komentar