Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum (LBH PKR) (TIPIKOR) Kecam Keras Dugaan Kuat. CV Indo Jaya DO Pengiriman Pupuk Subsidi Siluman Menjadi Pertanyaan Publik

Tulang bawang Lampung. Faktur  surat jalan (DO) CV indo jaya   melakukan pelanggaran surat jalan DO pengiriman pupuk Abal Abal. Yang. Belum jelas tujuan pengirim no induk kios yang terdaptar di mentan ipuber  sebagai kios resmi yang sah melalui dari gudang lini 111 gudang pupuk di simpang randu di kirim ke kios resmi berdasar kan. No induk gudang yang terdaptar dalam rdkk di keluar kan oleh mantan melalui  ipuber.

Di dalam Tanggal yang di buat dalam faktur(DO)CV indo jaya  tgl 27 mei 2025 jatuh tempo tgl 3 mei 2015 

Kwtua DPD LBH PKR jonisanjaya bersama tim media di dampingi langsung ketua DPC PPWI. Andreyadi. Melakukan pendalaman dugaan kuat pupuk subsidi siluman menemukan fakta jelas di tgl 30 mei 2025. Di temukan kejanggalan pupuk di langsir dari kapal air. Pada  di kirim ke Poktan langsung di pindah kan LG ke mobil angkutan  teruk koldisel  lain menggunakan kan mobil luar bukan mobil husus angkutan pupuk dari distributor CV indo jaya. Angkutan armada siluman 

Tim media mencoba melakukan konfirmasi dengan sopir teruk armada angkutan.  Menjelas kan secara tegas  kepada tim media dan LBH PKR  ya pak saya cuma mengangkut barang nya aja dan ini DO nya surat jalan pupuk nya. Dan ini bukan kios tempat bongkr nya ini langsung ke Poktan nya arahan dari surat jalan nya beda saya nga tau pak   ungkap sopir teruk siluman kepada tim media 

Langsung. Melakukan pengembangan kepada APH Polsek dente teladas. Untuk di tindak lanjuti. Dugaan kuat pupuk siluman belum jelas secara legal. Pemilik sesuai di dalam rdkk dan no induk kios nya yang sah alias Abal Abal  

Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2025 diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025, yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Permentan ini mengatur tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih baik, termasuk peningkatan efisiensi penyaluran dan keakuratan sasaran penerima.

Joni Sanjaya ketua DPD LBH PKR bersama ketua DPC PPWI  agar APH yang mempunyai wilayah hukum nya seperti Kapolres tulang bawang. Kejaksaan negri  tulang bawang.  Kodim 0426 tulang bawang. Agar melakukan pendalaman  lebih tegas jika terbukti ada nya pelanggaran CV indo jaya. Segera di proses hukum  secara tegas agar di nilai masyarakat APH tulang bawang jangan tumpul di atas tajam di bawah. (Bersambung)

Pewarta : ANDR