 |
Jakarta – Alih-alih mencari solusi, Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, justru melontarkan tuduhan keji terhadap masyarakat Papua. Sikap itu memicu kemarahan banyak pihak, terutama jajaran Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) yang selama ini berperan penting mendampingi warga di Tanah Papua.
Kejadian bermula saat Dr. Johannes Manangsang Wally, Ketua Dewan Pimpinan SKKP se-Tanah Papua, berkonsultasi terkait kendala pembangunan Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG). Namun bukannya mendapat jawaban solutif, justru fitnah yang diterimanya: SKKP dituduh menjual titik dapur kepada pihak lain.
Kritik Pedas: “Celana Dalamnya Dibeli Rakyat!”
Sikap Tigor Pangaribuan sontak menuai protes keras. Wilson Lalengke, Penasehat SKKP Pusat, menyebut pernyataan itu sebagai fitnah keji yang tidak pantas diucapkan seorang pejabat negara.
> “Pejabat publik semacam ini sangat memalukan. Dia gampang menuduh dan menyebarkan fitnah, padahal Yayasan SKKP sudah berdarah-darah membantu menenangkan warga Papua agar mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pejabat seperti ini celana dalamnya saja dibelikan oleh rakyat!” tegas Wilson, Rabu (10/9/2025).
Wilson mendesak Kepala BGN, Prof. Dadang Hindayana, segera mencopot Tigor Pangaribuan. “Dia bukan pelayan rakyat, tapi arogan seperti raja. Kalau tidak segera dicopot, program MBG bisa morat-marit dan gagal total,” ujarnya lantang.
Ancaman Laporkan ke Polisi
Nada serupa disampaikan Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi. Menurutnya, tuduhan bahwa SKKP menjual titik dapur adalah tuduhan serius dan berbahaya.
> “Sebelum ada pihak lain berani masuk, SKKP sudah lebih dulu hadir di Papua. Kami yang merangkul tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga masyarakat luas agar mendukung program Presiden Prabowo Subianto ini. Tuduhan menjual titik dapur jelas fitnah. Kami pertimbangkan untuk melaporkannya ke Polisi,” tegas Hilman.
Hilman juga mengingatkan, ketika program MBG pertama kali dijalankan, warga Papua sempat menolak karena curiga program itu sebagai upaya meracuni generasi muda. “SKKP yang berjuang meredam gejolak itu, tapi justru kami difitnah. Ini keterlaluan,” ujarnya.
“BGN Harus Jadi Solusi, Bukan Sumber Masalah”
Sekjen SKKP Pusat, Dr. Resmanto Widodo Putro, menegaskan bahwa pejabat BGN tidak boleh menihilkan peran rakyat. “BGN itu bukan hanya bagi-bagi uang negara ke SPPG, tapi harus jadi katalisator dan problem solver. Menista dan memfitnah rakyat sama saja menggali kubur bagi program itu sendiri,” tegasnya.
SKKP menegaskan akan terus mengawal program MBG, sekaligus mendesak pemerintah agar menindak tegas pejabat BGN yang dinilai arogan, anti-rakyat, dan penyebar fitnah.
(Andre)
0 Komentar